Reformasi birokrasi telah menjadi sebuah kebutuhan di suatu negara termasuk Indonesia, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi inefisiensi, meningkatkan efisiensi organisasi publik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi sektor swasta. Reformasi sektor publik membantu pemerintah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan permintaan warga negara serta dapat meningkatkan sistem pemberian layanan dan meningkatkan tata kelola.

Reformasi birokrasi di Indonesia memiliki milestone pengelolaan ASN dari yang masih bersifat administrasi kepegawaian yang banyak dipengaruhi oleh birokrasi yang bersifat rule-based (rule based bureaucracy) menuju pengelolaan yang bersifat performance based bureaucracy. Dengan adanya UU ASN yang baru, maka bagaimana seharusnya implementasi reformasi sumber daya manusia aparatur ke depan. Apalagi, dengan adanya UU ASN terbaru, semangat performance based bureaucracy semakin terlihat. Adopsi paradigma New Public Management (NPM) semakin terlihat pada manajemen ASN di Indonesia. Sebagai catatan, penerapan NPM sendiri mempunyai beberapa doktrin yang mencakup antara lain pengelolaan organisasi publik yang profesional, standar kinerja yang eksplisit dan terstruktur, penekanan besar pada pengendalian output, pemisahan unit dan persaingan yang besar. Lebih lanjut, NPM juga berorientasi pada kinerja, bukan pada peraturan atau kebijakan.

Untuk melihat perkembangan yang ada, Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan instrumen penting di dalam memastikan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan secara efektif dibuktikan dengan hasil program yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya yang utama adalah konsistensi antara rencana strategis dengan LAKIN. Dalam konteks inilah, Triangulasi Research Indonesia dapat menjadi mitra instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyusun LAKIN yang baik dan benar.